Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945
Sejumlah warga negara yang tergabung dalam Masyarakat Pengawal Pancasila Jogya, Solo, dan Semarang (MPP Joglosemar) mempersoalkan Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) ke MK.
Mereka mempersoalkan masuknya Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan. Dalam pasal itu, parpol wajib mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilarnya sejajar dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.
Ketua MPP Joglosemar Teguh Miatno meminta MK mencabut pasal itu melalui uji materi ini. Sebab, telah menempatkan Pancasila yang seharusnya sebagai dasar negara justru menjadi salah satu Pilar Kebangsaan.
“Pancasila adalah dasar negara, posisi yang tak dapat diubah jika menginginkan NKRI tetap ada. Karenanya, pasal itu harus dinyatakan inkonstitusional,” kata Teguh dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Senin (11/11).
Selengkapnya Pasal 34 ayat (3b) menyebutkan “Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan : a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Teguh menegaskan sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang Empat Pilar Kebangsaan yang salah satunya adalah Pancasila, merupakan kesalahan berpikir ideologis. “Ini harus segera diakhiri untuk mengembalikan Pancasila sebagai Dasar Negara dan menghentikan segala bentuk sosialisasi yang menyesatkan bangsa,” harapnya.
Dia mengingatkan para pendiri bangsa ini (founding father) telah meletakan Pancasila sebagai landasan filsafat dalam bernegara (way of life). “Sehingga, bisa dipastikan bahwa 20 sampai 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita tidak akan lagi mengenal Pancasila sebagai dasar negara,” katanya.
Menurut dia penggantian kata “dasar” menjadi “pilar” merupakan pembodohan yang hanya merujuk pada kamus. “Kami perjuangkan dari uji matreri ini bukan untuk kekuasaan, melainkan mencoba menyelamatkan eksistensi bangsa ini karena UUD 1945 sebagai ‘kitb suci’ bangsa Indonesia. Semua merujuk pada UUD 1945,” lanjutnya.
Pengajuan permohonan uji materi pasal itu, MPP Joglosemar yang memiliki 500-an anggota didampingi oleh Jakarta International Law Office (JILO). Sementara salah satu kuasa hukum dari JILO, TM Luthfi Yazid melihat persoalan ini secara serius. Soalnya, dalam Pembukaan UUD 1945 Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, sehingga tidak bisa digeser menjadi hanya salah satu pilar kebangsaan.
Menurut Luthfi antara pilar dan dasar merupakan dua hal yang berbeda. Dia tegaskan jika Pancasila dianggap sebagai pilar negara akan bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyebut Pancasila sebagai dasar negara. Hal tak hanya meruntuhkan tatanan hukum, tetapi bisa mengubah dan menrobohkan negara.
“Kita sejak sekolah dasar sudah diajari kalau mengubah Pembukaan UUD 1945 sama saja mengubah. Jadi bagi kami ini persoalan yang sangat serius dan penting. Kami mohon MK mencabut ketentuan ini,” pinta Luthfi.
Dalam rilis MPP Joglosemar, 25 pakar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, telah melakukan focus group discussion (FGD) pada 14 September 2013 lalu. Diskusi tersebut merekomendasikan tiga hal.
Pertama, Pancasila adalah dasar negara, secara epistemologi (ilmu pengetahuan), filosofis, dan yuridis, sehingga tidak dapat digeser menjadi pilar. Kedua, MPR wajib menghentikan sosialisai konsep “Empat Pilar Kebangsaan” yang menempatkan Pancasila sejajar dengan NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Ketiga, MK harus mencabut Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Parpol.
